KAMPAR - Tim penyelidik Kejaksaan Negeri Kampar terus dalami dan menelusuri dugaan modus operandi mafia pupuk bersubsidi.
Untuk kali ini, tim penyelidik dipimpin langsung Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kampar Arif Budiman didampingi Kasi Intel Silfanus Rotua Simanullang turun di Kecamatan Tapung.
"Selain dari petani, pada hari ini kita juga menemui Koordinator Badan Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Tapung beserta Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) di Kantor Desa Petapahan," kata Silfanus Rotua Simanullang, Senen (6/6/2022).
Ia juga mengungkapkan, dari beberapa orang yang namanya ada di dokumen penebusan dan pembelian ada nama mereka.
"Namun harga yang mereka tebus diatas Harga Eceran Tertinggi (HET) berkisar Rp 165 ribu hingga Rp 175 ribu per saknya," beber mantan penyidik Kejati Riau itu.
Untuk selanjutnya, sambungnya, kita akan melakukan klarifikasi terhadap orang - orang yang namanya ada di dokumen penebusan pupuk subsidi.
Sementara itu, Koordinator BPP Kecamatan Tapung Nasrun menjelaskan, bahwa tak ada kelangkaan pupuk di Kampar sesuai dengan informasi yang beredar.
"Sebenarnya pupuk subsidi di Kampar tidak langka, karena secara administrasi kami sudah menyalurkan di BPP melalui kios (pengecer). Pengawasan kita melalui verifikasi dan kita telah melakukan peninjauan dari pengecer hingga ke petani," kata Nasrun.
Nasrun menambah, petani yang tidak mendapat pupuk subsidi mungkin tidak terhimpun dalam Simluhtan.
"Tidak ada yang fiktif dan mungkin sebagian adalah kerja pengecer, karena pengecer adalah pedagang. Kami dari Kecamatan tak mungkin terhimpun semua karena beribu - ribu petani, tentu ada kesilapan ya namanya manusia," sambungnya.
Nasrun juga mengakui, untuk pengawasan adalah wewenang serta tugas BPP dan PPL, pengawasan dilakukan tiap kali ada penebusan pembelian pupuk subsidi dari petani dan langsung kita verifikasi.
"Untuk pengecer pupuk subsidi du Kecamatan Tapung adalah Naufal," tutupnya.
