TERKINI
PHR Investasi pada SDM, Dorong Generasi Muda Riau Siap Hadapi Dunia KerjaRapat Paripurna Istimewa Hari Jadi Rohul Ke27, DPRD Dituntut Kawal Pembangunan dan AnggaranBupati Kampar, Ahmad Yuzar Ajak Pengurus Baru LAK Sinergi Bangun Kabupaten KamparBupati Anton Paparkan Capaian Pembangunan pada Peringatan HUT ke-27 Kabupaten Rokan HuluDukung Atlet Disabilitas, Wabup Kampar, Misharti Lantik SOIna sekaligus Lepas Kontingen NasionalDisdikpora Kampar Izinkan Sekolah Terapkan PJJ Akibat Dampak Kabut AsapKades Birandang dan Petani Berikan Apresiasi Kepada Wabup Kampar Atas Rehabilitasi Daerah IrigasiPembelajaran Jarak Jauh Akibat Kabut Asap Diterapkan Disdikpora KamparWabup Kampar Ajak Lulusan STAI Al-Azhar Pekanbaru Berkontribusi dalam Pembangunan DaerahHut Ke 25 Tahun, Partai Demokrat Kampar Gelar Kemah di Tepi Sungai SubayangWabup Bengkalis Pimpin Upacara Hari Koperasi: Peran Koperasi Sebagai Penggerak Ekonomi RakyatFinal Piala Dunia FIFA 2026, Pemkab Rohil Gelar Nobar dan Sediakan Hidangan Gratis

Ketua DPRD Riau Bahas Isu Strategis Pembangunan Daerah

Ketua DPRD Riau Bahas Isu Strategis Pembangunan Daerah

Ketua DPRD Riau Indra Gunawan mengatakan bahwa pada Tahun 2020 ini terjadi realokasi anggaran yang cukup signifikan. 

"Rangka percepatan penanganan dampak COVID-19 tentu akan berdampak terhadap penyusunan RKPD Provinsi Riau Tahun 2021," ungkap Indra Gunawan saat Musrenbang melalui Vidcon di Gedung Daerah, Rabu (22/4/2020).

Dijelaskannya, Pemerintah Pusat telah menerbitkan beberapa regulasi untuk memberikan kemudahan kepada seluruh pemerintah provins/kabupaten/kota melakukan Realokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka mengantisipasi dampak dan penyebaran COVID-19.

Lebih lanjut ia mengungkapkan, bahkan diperbolehkan melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya yang akan diusulkan dalam rancangan perubahan APBD sesuai Permendagri 20 Tahun 2020. 

Sementara itu, dengan kemudahan regulasi tersebut hendaknya semua pihak tidak terlena terhadap pertanggung jawaban atas penggunaan dana antisipasi penanganan dampak penularan COVID-19. 

"Semua Pengeluaran harus dipertanggungjawabkan secara fisik dan keuangan yang didukung dengan bukti," pungkasnya.

Sumber: (MCR)