?BENGKALIS – Krisis di penyeberangan Air Putih-Sungai Selari semakin meruncing. Selain masalah klasik seperti calo dan manajemen antrean yang buruk, minimnya armada kapal roro menjadi faktor dominan yang memicu kerugian ekonomi dan konflik sosial. Berdasarkan data di lapangan, dalam beberapa minggu terakhir, hanya satu dari tiga armada yang beroperasi secara normal, menyebabkan antrean panjang yang berpotensi melumpuhkan distribusi barang dan mobilitas masyarakat.
?Kondisi ini tidak luput dari perhatian salah satu pengguna jasa penyeberangan RoRo. Menurut Solihin, permasalahan penyeberangan ini adalah cerminan dari ketidakefektifan koordinasi antara pemerintah daerah dan operator pelayaran, yaitu PT. ASDP.
?"Kami sering mendengar keluhan dari masyarakat, khususnya para sopir. Mereka harus menginap berhari-hari di pelabuhan hanya untuk menyeberang. Ini bukan lagi sekadar masalah ketidaknyamanan, tapi sudah menyentuh aspek ekonomi. Kerugian para sopir dan pengusaha logistik akibat antrean panjang ini bisa mencapai puluhan juta rupiah setiap minggunya," ungkapnya
?dia juga menyoroti fakta bahwa jalur penyeberangan ini adalah satu-satunya urat nadi ekonomi Pulau Bengkalis. Keterlambatan pasokan barang pokok, bahan bakar, dan material bangunan dapat memicu kenaikan harga dan ketidakstabilan pasar di pulau. Hal ini berdampak langsung pada seluruh masyarakat, bukan hanya pengguna jasa kapal roro.
?"Pemerintah seharusnya menyadari bahwa ini bukan hanya tugas operator. Pemerintah punya peran vital untuk memastikan layanan publik berjalan dengan baik. Apa langkah konkret yang sudah diambil untuk menekan kerugian ini? Mengapa tidak ada penambahan armada darurat? Atau setidaknya, beri informasi yang jelas dan transparan kepada publik mengenai jadwal dan ketersediaan kapal," lanjutnya.
?Keluhan dan argumen dari solihin ini memperkuat pandangan bahwa permasalahan di penyeberangan Air Putih-Sungai Selari membutuhkan solusi komprehensif. Tidak hanya sebatas menertibkan antrean, tetapi juga menyelesaikan akar masalah berupa ketersediaan dan penambahan armada yang layak dan koordinasi yang efektif antara semua pihak terkait. Tanpa ada tindakan cepat dan terukur, krisis ini akan terus berulang dan melumpuhkan ekonomi Pulau Bengkalis. (Rhmt)
