SIAK – Tim peneliti melaksanakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka penelitian berjudul “Transformasi Kebijakan dalam Tata Kelola Kelembagaan Berkelanjutan Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Syarif Hasyim Riau” (10/9).
Penelitian ini merupakan bagian dari skema Penelitian Dasar – Penelitian Fundamental Reguler dengan sumber pendanaan dari DPPM KEMENDIKTISAINTEK tahun 2025.
Acara ini dibuka secara resmi oleh Ketua Peneliti, Dr. Mayarni, S.Sos., M.Si., yang menegaskan bahwa penguatan tata kelola kelembagaan dalam pengelolaan Tahura merupakan langkah penting untuk memastikan keberlanjutan fungsi konservasi sekaligus memberi ruang partisipasi bagi masyarakat. FGD kemudian dipandu oleh moderator Dr. Abdul Sadad, S.Sos., M.Si., yang menjaga dinamika diskusi tetap hidup dan interaktif.
Hadir sebagai pemateri utama adalah ahli Kehutanan Universitas Riau, ibu Evi Sribudiani, S.Hut., M.Si., dan Kepala KPHP Minas Tahura, Ibu Sri Wilda Hasibuan, S.Sos, M.Si. Keduanya memaparkan pandangan mengenai pentingnya sinergi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat dalam upaya menjaga kelestarian hutan serta mendorong transformasi kebijakan kelembagaan yang lebih adaptif.
Diskusi juga diwarnai dengan kehadiran Koordinator Lapangan KPHP Minas Tahura, bapak Bebas Subakti dan rombongan peneliti Universitas Riau, yaitu Dr. Zulkarnaini, S.Sos., M.Si., Mimin Sundari Nst, S.Sos., M.Si., Hafzana Bedasari, S.Sos., M.Si., dan Masrul Ikhsan, S.Sos., M.Si. Tidak hanya dari kalangan akademisi, kegiatan ini juga dihadiri oleh Kelompok Tani Hutan Tahura Sultan Syarif Hasyim yang turut memberikan masukan berdasarkan pengalaman lapangan mereka.
Suasana FGD berlangsung dengan intensitas dialog yang tinggi. Peserta lebih banyak memanfaatkan sesi tanya jawab untuk menggali isu-isu kunci mengenai peran serta masyarakat, kelembagaan yang mampu beradaptasi dengan dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta strategi keberlanjutan dalam menjaga fungsi konservasi Tahura. Pandangan yang beragam dari para pemangku kepentingan berhasil memperkaya gagasan mengenai arah transformasi kebijakan yang dibutuhkan.
Dalam wawancara seusai acara, Dr. Mayarni menyampaikan bahwa FGD ini menjadi ruang penting untuk mendengar langsung suara para pemangku kepentingan, khususnya masyarakat yang bersentuhan langsung dengan Tahura.
Menurutnya, hasil diskusi akan menjadi dasar kuat untuk merumuskan kebijakan kelembagaan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Sementara itu, Evi Sribudiani menambahkan bahwa transformasi kebijakan tidak bisa berjalan hanya dari sisi regulasi, tetapi harus mengedepankan pendekatan kolaboratif agar Tahura Sultan Syarif Hasyim dapat menjadi kawasan konservasi yang memberi manfaat ekologi, ekonomi, sekaligus sosial secara seimbang.
Ia juga mengemukakan, kegiatan FGD ini pada akhirnya tidak hanya mempertemukan berbagai pihak, tetapi juga membuka peluang kolaborasi yang lebih luas dalam memperkuat tata kelola kelembagaan Tahura Sultan Syarif Hasyim.
"Hasil yang diperoleh diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan yang implementatif dan berdampak nyata bagi pengelolaan hutan berkelanjutan di Riau," pungkasnya.***
