TERKINI
PHR Investasi pada SDM, Dorong Generasi Muda Riau Siap Hadapi Dunia KerjaRapat Paripurna Istimewa Hari Jadi Rohul Ke27, DPRD Dituntut Kawal Pembangunan dan AnggaranBupati Kampar, Ahmad Yuzar Ajak Pengurus Baru LAK Sinergi Bangun Kabupaten KamparBupati Anton Paparkan Capaian Pembangunan pada Peringatan HUT ke-27 Kabupaten Rokan HuluDukung Atlet Disabilitas, Wabup Kampar, Misharti Lantik SOIna sekaligus Lepas Kontingen NasionalDisdikpora Kampar Izinkan Sekolah Terapkan PJJ Akibat Dampak Kabut AsapKades Birandang dan Petani Berikan Apresiasi Kepada Wabup Kampar Atas Rehabilitasi Daerah IrigasiPembelajaran Jarak Jauh Akibat Kabut Asap Diterapkan Disdikpora KamparWabup Kampar Ajak Lulusan STAI Al-Azhar Pekanbaru Berkontribusi dalam Pembangunan DaerahHut Ke 25 Tahun, Partai Demokrat Kampar Gelar Kemah di Tepi Sungai SubayangWabup Bengkalis Pimpin Upacara Hari Koperasi: Peran Koperasi Sebagai Penggerak Ekonomi RakyatFinal Piala Dunia FIFA 2026, Pemkab Rohil Gelar Nobar dan Sediakan Hidangan Gratis

Pemprov Riau Susun Rencana Penerapan PSBB

Pemprov Riau Susun Rencana  Penerapan PSBB

 Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau telah mengusulkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Provinsi Riau kepada Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI.  

Menunggu PSBB Riau disetujui Kemenkes, Pemprov Riau saat ini tengah menyusun rencana aksi penerapan PSBB tersebut untuk memutus mata rantai penyebaran coronavirus disease 2019 (Covid-19). 

Demikian disampaikan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau, Edwar Sanger melalui Kepala Bidang Kedaruratan Jim Gafur, Selasa (12/5/2020) di Posko Gugus Tugas Penanganan Covid-19. 

Dia mengatakan, dengan adanya rencana aksi tersebut maka akan terarah apa saja yang harus dilakukan tim provinsi dan kabupaten/kota saat PSBB Riau. 

"Karena petugas di lapangan harus ada pedoman. Apalagi PSBB provinsi melibatkan kabupaten/kota, maka perlu ada pedoman untuk kabupaten/kota," ujarnya.  

Selain itu, lanjut Jim Gafur, rencana aksi tersebut sebagai petunjuk pembatasan apa saja yang dilarang selama PSBB Provinsi Riau. Termasuk mengatur tugas masing-masing petugas. 

"Karena harus ada pembeda antara  diterapkan PSBB dan tidaknya. Maka perlu ada kegiatan masif yang dilakukan. Nah rencana aksi itu yang sedang kita susun dokumennya," tukasnya.